Setjen MPR dan BSSN Teken MoU Perlindungan Informasi dan TE

Setjen MPR dan BSSN Teken MoU Perlindungan Informasi dan TE

Kerjasama ini mengimplementasikan pola pemerintah berbasis elektronik

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA–Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono bersama Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian melakukan pengesahan MoU Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik (TE), di Ruang Perwakilan, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (10/7). Hadir dalam acara tersebut kira-kira pejabat eselon II dan eselon III Setjen MPR, Sekretaris Sempurna BSSN Syahrul Mubarak dan penguasa teras BSSN.

Usai penandatanganan MoU, dalam tempat yang sama juga dijalankan penandatanganan secara elektronik Perjanjian Kerjasama Tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Setjen MPR oleh Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti Fauziah dan Besar Balai Sertifikat Elektronik BSSN, Rinaldy.

Dalam keterangan pada media, Ma’ruf Cahyono mengungkapkan kalau dilakukannya kerjasama antara Setjen MPR dengan BSSN bertujuan untuk melahirkan arah kebijakan pemerintah sekarang yakni mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini merupakan momentum baik bagi Setjen MPR dan BSSN. Setjen MPR membutuhkan kepastian keamanan seluruh lalu lintas informasi, komunikasi makin transaksi elektronik.

“Realisasi keamanan tersebut sangat vital, menetapi cakupan tugas Setjen MPR sebagai unsur pendukung MPR cukup luas meliputi tugas-tugas konstitusional MPR dan tugas-tugas yang diamanahkan Pasal 5 UU MD3/ UU No. 17 tahun 2014 antara lain memasyarakatkan Ketetapan MPR, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Sendiri Ika serta melakukan pengkajian bentuk ketatanegaraan. Sedangkan BSSN, memiliki perintah istimewa yaitu bagaimana memastikan pola berbasis elektronik itu aman pertama di ruang siber. Inilah pentingnya kerjasama ini dilakukan, ” katanya.

Lebih jauh, Ma’ruf Cahyono menjelaskan, cakupan tugas-tugas Setjen MPR tersebut tentu menghasilkan banyak sekali dokumen-dokumen negara yang kudu dilindungi. Ditambah lagi dengan dokumen-dokumen lembaga MPR RI yang mempunyai nilai strategis dan sejarah yang sangat tinggi seperti Ketetapan-Ketetapan MPR dan komposisi Pimpinan serta bagian MPR berbagai periode.

Sistem aplikasi di Setjen MPR untuk mendukung kinerja, lanjut Ma’ruf, juga cukup banyak dan butuh perlindungan keamanan, antara lain pola tata kelola keuangan, tata kelola sosialisasi, tata kelola barang hak negara, serta yang terbaru & sudah selesai sistemnya adalah sistem tata kelola aspirasi masyarakat serupa daerah berbasis TI, dimana semesta rakyat Indonesia termasuk di luar negeri bisa menyalurkan aspirasinya dengan real time.

“Saya berharap, dari cakupan tugas-tugas Setjen MPR tersebut, BSSN akan mampu melihat dan menganalisa sejauh mana BSSN bisa melindungi dengan betul aman. Tentu dari MoU itu, kita semua berharap akan memanifestasikan sesuatu yang luarbiasa buat kita semua, ” tandasnya.

Di kesempatan yang sama, Hinsa Siburian memberikan apresiasinya kepada Setjen MPR yang sangat peduli terhadap ketenangan dokumen-dokumen pentingnya. Hinsa juga mengisbatkan dengan terjalinnya kerjasama antara Setjen MPR dan BSSN, BSSN mau mendukung kepastian keamanan informasi serta transaksi elektronik Setjen MPR dalam ruang siber.

“Saya sepakat melihat bahwa penandatanganan MoU ini adalah perwujudan dari kecendekiaan yang dicanangkan pemerintah yakni sistem pemerintahan berbasis elektronik. Saya berharap juga kerjasama ini akan berlaku baik dan berdampak bagus untuk Setjen MPR dan BSSN, ” ujarnya.