034203700-1606287924-830-556

PTK Penerima BSU Diminta Lekas Aktivasi Sebelum 30 Juni

Semenjak 31 Mei, realisasi para-para anggaran sudah sebesar 98, 77 persen.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, & Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada dua juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non-pegawai negeri sipil (Non-PNS) pada 2020.

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Kapuslapdik) Abdul Kahar mengatakan, PTK yang berhak menerima BSU dan belum mengaktivasi sendi tabungannya agar segera melangsungkan aktivasi sebelum 30 Juni 2021. “Saat ini, masih ada 33 persen penerima BSU belum mencairkan ataupun melakukan aktivasi rekening, ” kata Kahar dalam keterangannya, Sabtu (19/6).

Program BSU ini merupakan salah satu kebijakan khusus Kemendikbudristek pada masa pandemi Covid-19 untuk meringankan beban para pendidik dan tenaga kependidikan.

Bersandarkan data per 31 Mei 2021, dari total para-para anggaran untuk program BSU bagi PTK non-PNS itu sudah direalisasikan sebesar 98, 77 persen. Sebanyak 66, 2 persen dari total penerima BSU telah menyelenggarakan pencairan atau aktivasi bon.

“Berdasarkan data di akhir Mei 2021, sebanyak satu, 3 juta atau 66, 2 persen PTK yang sudah mencairkan dan mengaktifkan buku tabungannya, ” sirih Kahar.

Salah satu penerima manfaat program BSU, pengajar STKIP PGRI Pacitan, Vit Ardhyantama mengutarakan proses pendaftaran hingga pencairan yang betul mudah. Ketika informasi sudah masuk, ia langsung menelungkupkan laman PDDikti.

Informasi dalam laman tersebut sudah penuh, sehingga Vit langsung mampu mengetahui prosesnya. “Dari persyaratannya sampai apa yang kudu dilakukan sudah dijelaskan, status log in saja sesuai dengan akun sistemnya, ” kata Vit.

Selanjutnya, buat proses pencairan, penerima BSU menyiapkan dokumen pencairan BSU sesuai informasi yang didapatkan. Yakni, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Tetap Pajak (NPWP) jika tersedia, surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh daripada Info GTK dan PDDikti. Selain itu juga Surat Pernyataan Tanggungan Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dibanding laman, kemudian diberi materai, dan ditandatangani.

Setelah salinan tersebut lengkap, PTK bisa mendatangi bank penyalur untuk pencairan. PTK membawa salinan yang dipersyaratkan dan membuktikan ke petugas bank distributor untuk diperiksa. “Jadi Bapak/Ibu tidak perlu membuat, letak unduh dan print . Jadi dalam saat kita masuk ke laman tadi sudah bisa melihat bank apa, kemudian nomor rekeningnya juga telah ada. Jadi kita langsung ke bank, kita menunjukan itu dan langsung dilayani, ” kata Vit menambahkan.