suasana-sidang-praperadilan-penetapan-tersangka-muhammad-rizieq-shihab-di_210112174554-846

PN Jaksel Agendakan Sidang Praperadilan Habib Rizieq

Pada gugatan praperadilan pertama, hakim menolak aplikasi Habib Rizieq Shihab.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali mengagendakan sidang pembacaan tuntutan praperadilan Habib Rizieq Shihab. Sidang dijadwalkan berlangsung di Senin (1/3) hari ini pukul 10. 00 WIB.

“Sidang dijadwalkan jam 10. 00, kalau semua pihak sudah datang, sidang permohonan kami bacakan, ” kata Humas Meja hijau Negeri Jakarta Selatan Suharno saat dihubungi, Senin.

Sebelumnya, kuasa patokan Habib Rizieq Shihab mengajukan gugatan praperadilan ke Pangadilan Negeri Jakarta Selatan untuk yang kedua kalinya untuk penangkapan dan penahanan kepada kliennya dianggap tidak lulus. Perkara dengan nomor 11/Pid. Pra/2021/PN. Jkt Sel tersebut diajukan pada Rabu (3/2).

Sidang perdana digelar Senin (22/2), tetapi ditunda karena salah satu termohon, yakni Polda Metro Jaya & Bareskrim Polri, tidak sedia. Sidang pembacaan permohonan kembali diagendakan hari ini. Berdiam di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Daksina.

Terkait proteksi saat persidangan digelar, Suharno menyebutkan, PN Jakarta Daksina berkoordinasi dengan aparat Kepolisian untuk melakukan pengamanan. “PN Jaksel selalu berkoirdinasi, pengamanan tetap ada disesuaikan dengan keadaan di lapangan, ” ujar Suharno.

Pada sidang gugatan praperadilan yang pertama, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan Habib Rizieq Shihab karena penetapan tersangka dan penahanan atas urusan kerumunan di Petamburan dengan dilakukan Kepolisian sudah sesuai dengan KUHAP. Habib Rizieq Shihab ditetapkan sebagai simpulan kasus kerumunan Petamburan dengan terjadi tanggal 14 November 2020.

Penyidik Polda Metro Jaya membekukan tersangka pelanggaran protokol kesehatan tubuh Rizieq Shihab sejak Satu (13/12). Habib Rizieq dianggap menyerahkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian kerumunan Petamburan di pusat pandemi Covid-19 dengan jeratan Pasal 160 KUHP dan Pasal 216 KUHP.

sumber: Antara