Pengamat: Subsidi Pulsa Seharusnya untuk Semesta Masyarakat

Pengamat: Subsidi Pulsa Seharusnya untuk Semesta Masyarakat

Pemerintah hendak kesulitan mengidentifikasi penerima subsidi pulsa.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Negeri telah menyiapkan subsidi pulsa buat sejumlah kelompok masyarakat, di antaranya PNS, siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Namun, Pengamat Kebijakan Umum Agus Pambagio menilai, subsidi pulsa bisa lebih dimaksimalkan.

Agus mengatakan ada sejumlah kesulitan yang bakal ditemui pemerintah di menyalurkan subsidi pulsa. Kesulitan istimewa adalah soal pengawasan dan penilikan. Agus meyakini pemerintah bakal sulit mengidentifikasi penerima dan memantau penerapan pulsa subsidi sesuai peruntukannya.

“Saran hamba, subsidi pulsa ya untuk semesta masyarakat.

Kalau digolongkan seperti itu dengan jalan apa pengawasannya, bagaimana pengawasan siapa penerimanya, lalu bagaimana pengawasan pemakaiannya, ” kata Agus saat dihubungi Republika. co. id, Kamis (2/9).

Agus mengatakan seharusnya subsidi dapat diberikan pada seluruh masyarakat. Hal itu dapat dilakukan apabila pemerintah bersuara proaktif pada para operator penyedia layanan seluler. Terlebih, para penyedia layanan seluler dan Internet diperkirakan mendapat untung besar di zaman pandemi ini.

“Dikumpulkan saja itu operator, pemerintah bisa memanggil itu operator, kumpulkan, minta agar ada keringanan, ” ujar Agus menambahkan.

Anggota Persen X (Pendidikan) DPR RI Andreas Hugo Pariera menilai positif jalan pemerintah yang menggelontorkan dana untuk pulsa pelajar dan pengajar. Namun, Andreas mengingatkan perlunya pengawasan serta peran serta masyarakat.

Menurut Andreas, dana dengan dikirim langsung pada siswa & pendidik itu muncul karena banyak keluhan dari orang tua murid soal besarnya pengeluaran untuk pulsa. Pemerintah melalui Kemdikbud pun menyampaikan subsidi.

“Tinggal sekarang kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sesuai sasaran peruntukannya. Itu masalah kesadaran, ” ujar Andreas saat dihubungi Republika. co. id, Ahad (30/8).

Menurut Andreas, negeri memang telah menyediakan subsidi bagaikan sebesar Rp 9 triliun tersebut. Namun tanggung jawab sepenuhnya, kata dia tidak bisa dibebankan sepenuhnya di pemerintah.

“Jangan salahkan pemerintah, kalau respon tanggung jawab pemrintah ini tidak direspon kembali oleh masyarakat bertemu perumtukannya, ” ujar Politikus PDI Perjuangan itu.