Parlemen Tunisia Setujui Pemerintahan Teknokrat

Parlemen Tunisia Setujui Pemerintahan Teknokrat

Tunisia terbelit utang dan memburuknya layanan publik

REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS —  Parlemen Tunisia menyetujui pembentukan pemerintahan dari kalangan teknokrat dengan memberikan dukungan suara mayoritas, Rabu (2/9).

Para teknokrat terpilih diharapkan dapat mengakhiri krisis politik selama berbulan-bulan serta fokus menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial di Tunisia. Sebanyak 134 anggota parlemen menyetujui pembentukan kabinet teknokrat itu, sementara 67 orang lainnya menentang usulan tersebut.

Sidang parlemen, yang berlangsung sejak Selasa, berlangsung di tengah upaya perebutan pengaruh antara presiden beberapa partai politik utama.

“Pemerintahan baru ini dibentuk di tengah kondisi politik yang tidak stabil dan kesabaran masyarakat yang telah mencapai puncaknya,” kata perdana menteri terpilih, Hichem Mechichi, dalam sambutannya sebelum sidang berlangsung.

“Prioritas kami menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial… menghentikan krisis keuangan, memulai perundingan dengan para peminjam, dan memulai program-program reformasi, termasuk untuk perusahaan milik negara serta pemberian subsidi,” kata Mechichi.

Berbekal rencana memperbaiki pemerintahan dan menghidupkan kembali perekonomian, Mechichi menyatukan Kementerian Keuangan, Investasi, dan Kementerian Ekonomi jadi satu departemen. Kantor itu dikepalai oleh seorang ekonom berpaham liberal, Ali Kooli.

Kooli sebelumnya menjabat sebagai direktur Arab Banking Corporation (ABC Bank) di Tunisia. Meskipun Mechichi ditunjuk oleh Presiden Kais Saied sebagai perdana menteri, banyak politisi menilai ia tidak sepenuhnya mendukung kabinet baru sehingga banyak pihak khawatir adanya konflik dari dua penguasa tersebut.

Beberapa petinggi partai mengatakan Saied meminta mereka menentang rencana Mechichi dan meminta PM melanjutkan pemerintahan dengan pelaksana tugas sementara yang ada. Tunisia merupakan satu-satunya negara di Teluk Arab yang berhasil beralih dari pemerintahan otokrasi ke demokrasi dengan damai, mengingat gerakan massa “Arab Spring” pada 2011 sempat mengguncang stabilitas di kawasan.

Namun, Tunisia terbelit utang tinggi dan memburuknya layanan publik, kemudian diperparah dengan pandemi Covid-19. Ketidakpastian politik selama satu tahun ikut memperkeruh upaya pemerintah menyelesaikan berbagai masalah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi di Tunisia, yang bergantung pada sektor pariwisata, turun 21,6 persen pada kuartal II 2020 apabila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Situasi itu salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pemerintahan baru bentukan Mechichi merupakan upaya ketiga yang dilakukan sejak pemilihan parlemen Oktober 2019. Usulan pembentukan kabinet pertama ditolak oleh parlemen pada Januari, sementara yang kedua dibubarkan pada Juli setelah kurang dari lima bulan menjabat.

Meskipun beberapa menilai konflik politik di Tunisia terkait perbedaan antara kelompok sekuler dan agamis, atau rencana reformasi ekonomi, ketegangan saat ini tampaknya terpusat pada pembagian kekuasaan antara presiden dan parlemen. Saeid, seorang politisi independen yang menang telak dalam pemilihan tahun lalu, mengatakan ia ingin mengubah sistem politik di Tunisia.

sumber : Antara