OJK Beberkan Kelemahan Perbankan Syariah di Indonesia

OJK Beberkan Kelemahan Perbankan Syariah di Indonesia

IHRAM. CO. ID, JAKARTA — Perbankan syariah di Indonesia masih berada pada jebakan market share di kolong 10 persen. Dibandingkan negara-negara lain, kondisi ini bisa dikatakan pas memprihatinkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun memberikan penilaian serta evaluasi atas progres industri perbankan syariah di Indonesia. Ada arah yang longgar dari perbankan syariah yang harus diperbaiki.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan bank syariah perlu mencetak dan membentuk diferensiasi ataupun perbedaan dalam berbisnis. Heru menyatakan hal itu harus dilakukan karena sejauh ini perbankan syariah dinilai belum memiliki diferensiasi atau bukti khas dan keunikan dalam berbisnis dibandingkan dengan bank konvensional.

“Kami melihat perbankan syariah belum memiliki diferensiasi atau ciri istimewa dan keunikan dalam bisnis, ” katanya dalam diskusi daring dalam Jakarta, Kamis (8/10).

Menurut Heru, belum adanya diferensiasi dan ciri istimewa dalam bisnis perbankan syariah terjadi karena masih kurangnya optimalisasi daya SDM dan teknologi informasi dan rendahnya tingkat literasi maupun inklusi.

OJK mendorong perbankan syariah menjawab tantangan tersebut sehingga memiliki image hangat dan berdaya saing tinggi sekali lalu berdampak bagi pembangunan ekonomi serta sosial.

Heru menjelaskan pengembangan industri perbankan syariah nasional ke depan bakal fokus pada penguatan permodalan, digitalisasi, keunikan produk, serta pengaturan perlindungan yang terintegrasi dengan ekosistem ekonomi syariah.

OJK menyebutkan ekosistem syariah terdiri dari sektor riil seperti pabrik halal, sektor keuangan syariah dengan mencakup perbankan syariah, pasar simpanan syariah dan non bank syariah, serta sektor dana sosial islam mencakup zakat, infak, wakaf, serta sedekah.

Heru mengingatkan dalam mendorong daerah riil secara optimal maka sinergi tidak hanya terbatas pada institusi keuangan syariah tetapi juga dengan industri halal, lembaga dana sosial syariah, dan kementerian/lembaga.