Malang Raya Sepakati PSBB

Malang Raya Sepakati PSBB

Teknis kebijakan ini nantinya tak seperti PSBB di awal era pandemi Covid-19

REPUBLIKA. CO. ID, MALANG — Pemerintah Daerah (Pemda) Malang Besar telah menyepakati untuk melaksanakan Pemisahan Sosial Berskala Besar (PSBB) pantas arahan pemerintah pusat. Tiga arahan daerah tersebut sebelumnya telah melakukan rapat koordinasi (rakor) di Kota Malang, Kamis (7/1).

Pemangku Kota Batu, Dewanti Edy Rumpoko menyatakan, pimpinan daerah Malang Awam masih harus berkoordinasi lebih lanjut tentang Instruksi Mendagri Nomor 1 Tarikh 2021 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Buat Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19). Namun teknis kebijakan ini nantinya tidak seperti PSBB di awal periode pandemi Covid-19. “Tapi hanya pembatasan serupa mau menghadapi malam tahun pertama, ” ucap Dewanti.

Saat ini, pimpinan daerah Praja Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang tengah memformulasikan teknis kebijaksanaan PSBB. Selain itu, pihaknya pula masih harus menunggu arahan sebab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Pasalnya, direncanakan terdapat rakor virtual bersama Forkopimda Jatim, Jumat (8/1).

Wali Tanah air Malang, Sutiaji menyatakan, PSBB rencananya mau diberlakukan mulai 11 Januari sampai 25 Januari 2021. Dia bersama besar pimpinan daerah Malang Raya sudah menyepakati secara bersama untuk dilakukan sesuai kearifan lokal. Sebab, tidak semua instruksi dari Mendagri RI dapat dilaksanakan di wilayah Sial Raya.

Sutiaji meminta masyarakat tetap tenang dan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini karena penerapan PSBB dilakukan demi kebaikan bersama. Untuk itu, modifikasi PSBB akan dilakukan sesuai kebutuhan wilayah. Berdasarkan instruksi Mendagri, aktivitas cara berakhir pukul 19. 00 WIB. Namun Malang Raya akan menjemput opsi pukul 20. 00 WIB atau 21. 00 WIB. “Nanti akan segera kita finalisasi secara teknis setelah rakor berikutnya, ” jelas Sutiaji.

Pemda Malang Raya juga telah menyepakati jam kerja perkantoran selama PSBB. Pemda akan memberlakukan 25 persen kerja di kantor sedangkan lainnya di rumah. Kebijakan ini akan mulai dilaksanakan pada 11 Januari sampai 25 Januari 2021.

Pada Instruksi Mendagri terdapat pembatasan kegiatan restoran (makan/minum) buat layanan di tempat sebanyak 25 persen. Sesuai kearifan lokal, kata Sutiaji, Pemkot Malang akan mengesahkan 50 persen untuk layanan santap di tempat. Kemudian untuk servis pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai jam operasional.

Selanjutnya, untuk pembelajaran tetap hendak dilaksanakan secara daring. Sektor pokok yang berkaitan kebutuhan pokok asosiasi tetap dapat beroperasi 100 upah. Sementara pekerjaan konstruksi dapat beroperasional 100 persen dan kegiatan peribadatan berkapasitas 50 persen. “Ini ialah instruksi dari Mendagri sehingga sedia tidak mau kita harus menjalankannya, ” ucap Sutiaji.