Luhur: Penyelanggaraan Musda Harus Sesuai AD/ART Golkar

Luhur: Penyelanggaraan Musda Harus Sesuai AD/ART Golkar

Agung Laksono ingatkan agar Musda sesuai AD/ ART Golkar.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono mengatakan penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota harus menjadi watak konsolidasi organisasi peningkatan kinerja kelompok. Namun, Agung mengingatkan Musda kudu sesuai dengan AD/ART partai.

“Mestinya ini (Musda) adalah momentum buat memperbaiki soliditas dan kinerja partai dalam menghadapi pilkada, pileg dan pilpres. Perbaikan-perbaikan internal di DPD-DPD secara vertikal maupun horizontal dengan tahapan yang benar dalam lembaga Musda, ” kata Agung menyikapi dugaan penyelenggaraan Musda Partai Golkar di beberapa tingkatan yang tidak mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana mestinya pada Jakarta, Jumat (5/9).

Agung yang juga Ketua MPO Kosgoro 1957 itu menyebutkan idealnya pelaksanaan Musda umumnya diselenggarakan semasa dua sampai tiga hari, pokok ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Misalnya, laporan pertanggungjawaban, pandangan kawasan dan rapat-rapat komisi lalu diakhiri dengan agenda pemilihan.

“Tapi sayangnya belakangan ini tersedia musda yang hanya dilakukan kepala hari bahkan beberapa jam selalu dan itu pun hanya melacak kursi ketua DPD-nya saja, ” ujarnya.

Agung melanjutkan, penyelenggaraan Musda merupakan forum sempurna partai di daerah, maka harus digunakan sebaik-baiknya. Ia mengatakan Musda bisa jadi momentum dalam mengatur elemen-elemen partai dan membuat rencana yang jelas.

“Tapi semua kader internal Partai Golkar juga perlu mengetahui kewenangannya apa, haknya apa, tahapannya bagaimana dan membuka ruang demokrasi. Sebab, disamping tahapan harus dijalankan, aspek demokrasinya juga harus dilaksanakan, dirawat dan dipertahankan, ” tegasnya.

Pada pelaksanaan musda di beberapa daerah yang sudah terselenggara, mantan Menko Kesra ini menyebutkan ada yang berjalan dengan bagus, akan tetapi paling banyak dan lebih berpengaruh hanya memilih ketua DPD saja. “Saya juga mendengar kabar ada tindakan-tindakan yang kurang demokratis semacam penunjukan PLT pada pengurus DPD dan PK secara mendadak menyambut penyelenggaraan Musda. Saya kira tersebut sebagai otokritik untuk memperbaiki semua agar roda organisasi berjalan secara baik dan benar, ” jelasnya.

sumber: Antara