KPK Bahas Pembagian Bansos Covid-19 dalam Balai Kota Jakarta

KPK Bahas Pembagian Bansos Covid-19 dalam Balai Kota Jakarta

KPK menyampaikan kebijakan bansos negeri daerah dan pemerintah pusat kudu sama.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor Gubernur DKI Jakarta, Kamis (9/7). Kedatangan¬†itu untuk membahas penggolongan bantuan sosial atau bansos buat warga yang terdampak pandemi Covid-19.

Wakil Pemimpin KPK Nurul Ghufron menyampaikan harus ada perspektif yang sama antara program bansos pemerintah daerah & kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau Kementerian Sosial. “Karena memang ada beberapa program dari masing-masing gubernur, itu beragam pengoperasian bansos tersebut secara nasional, tetap harus memiliki perspektif yang persis, ” ujar Ghufron ditemui sesudah bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ghufron mempertontonkan Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki kebijakan memisah bantuan sosial untuk awak terdampak Covid-19 dengan program batuan kementerian lainnya, seperti bantuan Kalender Keluarga Harapan (PKH). Hal itu, kata Ghufron, untuk menghindari adanya pemberian bantuan sosial ganda kepada warga.

Sebab, segenap warga termasuk juga penerima PKH mengalami penurunan ekonomi. “Secara ekonomi turun apalagi yang PKH, sebelum kondisi Covid-19 sudah tidak sejahtera, kemudian pasti akan tambah turun sehingga memang memungkinkan ada menerbitkan bantuan ganda, ” katanya.

Itu yang diselaraskan. “Perspektifnya masing-masing kementerian dan pemda supaya satu pandangan, ” ujarnya.

Kendati demikian, Ghufron menyatakan pembagian bantuan sosial hingga masa ini belum maksimal lantaran Keterangan Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terkait warga penerima bansos. “Misalkan awak yang sudah meninggal atau alih namun di DTKS masih terdata ini jadi PR juga, ” katanya.