Kemajuan Rasio Utang Buat Pemerintah tidak Leluasa Susun APBN

Kemajuan Rasio Utang Buat Pemerintah tidak Leluasa Susun APBN

Kebijakan yang tak fleksibel kepada belanja berpotensi ganggu stabilitas ekonomi.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Manilet mengutarakan, tren pertumbuhan rasio utang mematok jangka menengah akan membuat pemerintah tidak leluasa dalam penyusunan Taksiran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama pos belanja. Apalagi dengan melihat rasio pajak yang diperkirakan terus semakin turun.

Karena ada pertimbangan rasio pajak yang rendah, Yusuf menuturkan, penerimaan tidak hendak optimal dalam mendorong belanja pemerintah. “Terlebih, batas defisit anggaran juga sudah kembali ke ambang pemisah tiga persen pada 2023, ” ujarnya, ketika dihubungi Republika. co. id, Ahad (4/10).

Kebijakan yang tidak fleksibel terhadap belanja berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi secara menyeluruh. Sebab, Yusuf menyebutkan, belanja pemerintah merupakan alat untuk mendorong maupun menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, rasio pinjaman yang berada pada kisaran 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) masih dalam kategori aman. Hal ini dengan mengacu dalam konsensus internasional dan Undang-Undang Bagian 17 Tahun 2003 yang menyebutkan, batas maksimal rasio utang adalah 60 persen terhadap PDB.

Hanya saja, Yusuf mengatakan, penambahan jumlah utang Indonesia juga perlu diperhatikan dari potensi daya bayarnya. Rasio pajak terhadap PDB kita masih relatif lebih aib dibandingkan dengan negara peer. “Sedangkan, idealnya peningkatan rasio utang serupa harus dibarengi dengan peningkatan rasio pajak, ” katanya.

Peningkatan rasio utang juga berpotensi memperbesar belanja bunga utang pemerintah. Padahal, Yusuf menuturkan, belanja bunga utang bersifat tidak berguna apabila dibandingkan komponen belanja pemerintah lainnya seperti belanja modal.

Belanja bunga utang memang tidak terlepas dibanding imbal hasil dari surat utang pemerintah. “Jadi jika rasio utang akan meningkat sampai 2024, situasi ini patut diperhatikan, ” tutur Yusuf.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan, rasio utang sampai dengan 2024 tidak akan kurang dari 40 persen terhadap PDB. Level tertinggi diperkirakan terjadi pada 2022, yaitu pada kisaran 41, 52-42, 65 persen yang secara bertahap mendarat hingga mencapai 40, 78-41, 31 persen terhadap PDB pada 2024.

Prediksi itu tergambar dalam paparan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu pada Webinar Tax Challenges and Reforms to Finance the Covid-19 Recovery and Beyond, Kamis (1/10). Rentang akal utang itu menjadi bagian lantaran kerangka kerja fiskal jangka membuang Indonesia.