032685100-1611732384-830-556

Joe Biden Perpanjang Perlindungan Bagi Imigran Suriah

Perlindungan untuk imigran Suriah diperpanjag Joe Biden.

REPUBLIKA. CO. ID, WASHINGTON — Pemerintahan Kepala Joe Biden memperpanjang bantuan deportasi untuk ribuan imigran Suriah dengan tinggal di Amerika Serikat (AS). Ini adalah langkah awal dengan sejalan dengan kebijakan pro-imigran yang diusung oleh Biden.

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengumumkan bahwa Menteri David Pekoske akan memperpanjang Status Perlindungan Sementara (TPS) untuk 6. 700 awak Suriah yang memenuhi syarat hingga September 2022. Kemungkinan sekitar 1. 800 warga Suriah lainnya akan mengajukan aplikasi untuk mendapatkan perlindungan.

Program tersebut menyampaikan perlindungan kepada para imigran dengan tidak dapat kembali ke negeri mereka karena alasan bencana daerah atau konflik bersenjata. Melalui TPS, mereka dapat tinggal dan bekerja di AS secara legal untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperbarui.

Biden telah berjanji untuk melakukan pendekatan dengan lebih ramah kepada pengungsi dan imigran. Sikap tersebut sangat kontras dengan kebijakan garis keras lantaran mantan Presiden Donald Trump yang kebijakannya sebagian besar tidak berpihak pada perlindungan kemanusiaan.

Trump berupaya menghapus pendaftaran di program TPS untuk imigran daripada Amerika Tengah dan negara yang lain secara bertahap. Namun upaya Trump terhalang oleh tantangan hukum. Rontok dari sikapnya yang keras, pemerintahannya dua kali memperpanjang perlindungan untuk warga Suriah karena konflik bersenjata yang sedang berlangsung dan kanal terbatas ke perawatan medis dalam negara itu. Trump, bagaimanapun, tidak mengizinkan pelamar baru untuk mengajukan aplikasi ke dalam program itu.

Dengan penunjukan Biden, warga Suriah tambahan di Amerika Serikat sekarang dapat mencari pelestarian di bawah TPS. Langkah tersebut sesuai dengan rencana Biden untuk memperluas perlindungan di bawah program tersebut.

Biden serupa berjanji memberikan TPS kepada imigran dari Venezuela karena kondisi ekonomi di negara itu, meskipun Trump telah mendahului langkah itu secara memberikan perlindungan melalui program seragam sebelum dia meninggalkan jabatannya. Selain itu, tim transisi Biden mempercakapkan kemungkinan menunjuk Guatemala dan Honduras untuk program tersebut, yang dapat membuka perlindungan bagi lebih dibanding satu juta orang.