pajak-ilustrasi-_130302204736-934

Indef: Insentif Pajak Belum Efektif

Insentif pajak yang diberikan pemerintah masih memprioritaskan perusahaan gede.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Pemerintah mengumumkan segenap insentif pajak yang akan diperpanjang pada tahun terkait. Hal itu tertuang serius Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK. 03/2021 telah berlaku sejak 1 Februari 2021.

Ekonom Institute for Advance of Economics and The financial markets (Indef) Bhima Yudhistira menilai saat ini insentif fiskal yang ada belum efektif karena memprioritaskan perusahaan luas dalam bentuk penurunan tarif pph badan, pembebasan PPh Final Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi wajib pajak yg menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi sangat banyak Rp 5 miliar.

“Ditambah insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 segede 50 persen. Tapi efek berganda nya kecil sebab perusahaan yang diberi insentif pajak belum tentu serap karyawan baru, atau bayar full gaji karyawan dan tunjangannya, ” ujarnya ketika dihubungi Republika. co. id , Kamis (15/4).

Menurutnya insentif pajak juga menyoal transparansi. Semestinya perusahaan dapat insentif itu diumumkan ke publik trik dampak ke kinerja perusahaan dan output produksi dimana dihasilkan.

“Jadi ada pengawasan publik. Kalau terus dilanjutkan model obral insentif pajak risikonya rasio pajak kian turun di bawah delapan persen, sedangkan negara lagi butuh dana belanja kesehatan dan perlindungan sosial, ” ucapnya.

Menyoal kemampuan APBN, Bhima menyebut semakin melemah karena setiap pajak hilang karena insentif pajak dimana tidak tepat sasaran. Hal ini akan berimplikasi di kenaikan beban utang pemerintah.

“Tahun ini saja nineteen persen belanja pemerintah jantung habis untuk membayar bunga utang, ” ucapnya.