096705400-1605776823-830-556

IDI: Vaksin Nusantara Jangan Bermodal Nasionalisme

IDI dukung keputusan BPOM tak izinkan uji klinis tahap II vaksin Nusantara.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Gede Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Daeng M Faqih, menjelaskan vaksin Nusantara tentu harus mengikuti mekanisme dengan ada untuk mendapatkan perizinan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ia tak ingin, vaksin dengan digagas mantan Menteri Kesehatan tubuh Terawan Agus Putranto didukung karena berbekal semangat nasionalisme saja.

“Prosedur dan protokolnya itu kudu juga disesuaikan. Jangan cuma kita berpikir niat nasionalisme ini sendiri kemudian, tersebut niatnya nasionalisme sudahlah protokolnya cincai tidak apa-apalah, ya kan tidak bisa sejenis, ” ujar Daeng di sebuah diskusi daring, Sabtu (17/4).

Menurutnya, baik jika ada niat dari pihak-pihak yang menanggung vaksin buatan anak jati. Namun, niat baik tersebut jangan sampai mengesampingkan 3 unsur utama dalam metode perizinan vaksin, yakni kesejahteraan, khasiat, dan kualitas.

“Jadi mari kita fokus pada prosedur & protokol dalam pengembangan vaksin. Makanya ini perdebatan nasionalisme lokal kadang-kadang kurang sejenis tertarik, karena platform dendritik ini tidak pertama kala di Indonesia, ” perkataan Daeng.

BPOM, kata Daeng, hingga era ini dinilainya dalam kesimpulan yang tepat ketika tidak mengizinkan uji klinis periode II vaksin Nusantara. Pasalnya, instansi yang dipimpin sebab Penny K Lukito tersebut menggunakan standar internasional di dalam memeriksa semua obat serta makanan, termasuk vaksin.

Jika BPOM jadi lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan memberikan izin dinilai tidak profesional oleh DPR, ia menilai hal tersebut sangat disayangkan. Karena hingga era ini, BPOM telah menyingkirkan banyak izin untuk obat yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tanpa menyebabkan buah negatif.

“Itu kan sayang sekali, itu membangunnya luar biasa itu dan sudah banyak yang dikerjakan untuk menjaga kemananan dan keselamatan rakyat. Era kita kembangkan isu-isu yang kemudian menjatuhkan kehormatan kelembagaan, itu kan perlu kita sayangkan, ” ujar Daeng.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengkritik pernyataan Kepala Badan Pengelola Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito yang tak mengizinkan uji klinis tahap II vaksin Nusantara. Menurutnya, Penny telah melibas publik dan peneliti secara pernyataannya tersebut.

Ia mengacu pada hasil kesimpulan rapat dengar kaidah (RDP) Komisi IX dengan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Perubahan Nasional (Menristek/BRIN) Bambang Brodjonegoro, Terawan, dan sejumlah pengkaji pada Rabu (10/3). Hasil kesimpulan rapat tersebut, kata pendahuluan Melki, BPOM diminta buat segera mengeluarkan Persetujuan Pengoperasian Uji Klinik (PPUK) tes klinis tahap II vaksin Nusantara selambat-lambatnya pada 17 Maret 2021. Inilah yang membuat ia menilai kalau Penny telah berdusta.

“Ketika Bu Penny sebagai Kepala Badan POM menjelaskan kepada publik membangun mendramatisasi seolah-olah ini (vaksin Nusantara) berbahaya, dengan 71 persen dia gambarkan tersebut berisioko dan lain-lain. Kan itu sudah kita bahas dalam DPR RI dan tak ada masalah, ” perkataan Melki.

Setelah pernyataan BPOM yang tidak mengizinkan vaksin Nusantara buat dilanjutkan ke tahap II uji klinis, Melki mengaku langsung berkomunikasi dengan para-para peneliti. Ia menyebut para-para peneliti nelongso atau sedih.

“Mereka (peneliti) bilang gini, ‘kok mampu ya Kepala Badan POM itu menipu publik sungguh, data yang kami berikan A dibilang menjadi B’, gitu loh dan menyusun publik menjadi khawatir dengan vaksin Nusantara, ini bisa masuk kategori pembohongan umum, ” ujar Melki.