DPR Bahas RUU yang tidak Ada Hubungannya dengan Covid-19

DPR Bahas RUU yang tidak Ada Hubungannya dengan Covid-19

DPR membahas Omnibus Law, RUU Permasyarakatan dan RKUHP saat pandemi Covid-19.

REPUBLIKA. CO. ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Rizkyan Adiyudha, Arif Satrio Nugroho, Febrianto Teradat Saputro

DPR pada Kamis (2/4) mengimplementasikan rapat paripurna Masa Sidang III tahun 2019-2020. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, beberapa rancangan undang-undang (RUU) diputuskan untuk dilanjutkan pembahasannya oleh DPR, seperti Omnibus Law RUU Cipta Kerja, RUU Permasyarakatan, dan RKUHP.

Anggota DPR yang hadir secara fisik di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, sebanyak 31 anggota. Sedangkan, 278 yang lain hadir secara virtual.

“Maka izinkan kami dari meja pimpinan membuka rapat dan kuorum tercapai, ” ujar Azis dalam Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/4).

Azis dalam rapat itu membacakan surat presiden (surpres) terkait pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sudah dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus). Kerap Paripurna pun menyetujui Omnibus Law RUU Cipta Kerja dilanjutkan pada tingkat Badan Legislasi pada pekan depan.

Selain itu, rencana rapat paripurna adalah pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan DPR mengenai Pembentukan Undang-Undang. Selanjutnya, DPR meminta persetujuan seluruh anggota terhadap tindak lanjut pembahasan RUU Pemasyarakatan serta RUU tentang Kitab Undang-Undang Patokan Pidana (KUHP).

“Kami telah menerima dan berkoordinasi dengan pimpinan Komisi III dan ana menunggu tindak lanjut dari arahan Komisi III yang meminta waktu satu pekan dalam rangka pengesahan untuk dibawa ke tingkat 2, ” ujar Azis.

Tidak semua anggota DPR ataupun fraksi di DPR sebenarnya putus dengan keputusan pembahasan beberapa RUU. Partai Amanat Nasional (PAN) contohnya, meminta DPR mengedepankan pemberantasan pandemi Corona dibanding membahas Omnibus Law.

“Penyebaran virus Covid-19 harus dihadapi dengan sungguh-sungguh karena sampai saat ini penyebaran virus ini belum bisa dihentikan, ” kata Ketua Fraksi PAN, Taat Partaonan Daulay di Jakarta, Jumat (3/4).

Dia mengutarakan, penderita Covid-19 saat ini tak berkurang bahkan sebaliknya, penyebarannya mengarah masih menignkat. Menurutnya, semua pihak lebih baik mempersiapkan diri menghadapi penyebaran virus mematikan tersebut.

Saleh mengungkapkan, dalam rapat kerja gabungan secara virtual, Kepala Gugus Tugas kembali memaparkan perkiraan yang disampaikan BIN belum periode ini. Dia mengatakan, dalam kerap disebutkan bahwa pada akhir April diperkirakan ada 27. 307 kasus dengan puncaknya diprediksi pada simpulan Juli terdapat 106. 287 kejadian.

“Ancaman nyata ada di depan mata kita. Sebab itu, kita semua harus berkontribusi. Menangani ini tidak bisa kepalang tanggung, ” katanya.

Di kaitan itu, Fraksi PAN menginginkan agar DPR fokus membantu pemerintah menangani virus corona. Dia mengucapkan, ada banyak hal yang bisa dilakukan mulai dari fungsi perlindungan, budgeting dan legislasi tetap dibutuhkan.

‚ÄúSekarang tinggal menentukan rasio prioritas saja. Apakah penanganan covid-19 atau pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Silahkan masing-masing fraksi membatalkan. Kami tidak mau intervensi kelakuan dan pandangan fraksi lain, ” katanya.

Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi juga menolak pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sebab dia melihat kondisi saat ini, seharusnya membuat anggota dewan dan negeri fokus dalam penanganan virus Covid-19 atau corona.

“Tapi memang kondisi kita ini di dalam force majeure , kondisi yang sangat emergency , yang butuh perhatian atlas masyarakat. Lucu kalau kitta sekarang ini mengangkat omnibus law tersebut, ” ujar Aboe.

Selain itu, banyak poin-poin dengan kontroversial yang perlu dikaji dengan detail. Dan sejumlah pasal tidak bisa diputuskan begitu saja dengan rapat virtual oleh komisi di DPR.

“Saya budi kita perlu bersabar sedikit, untuk paling tidak kita fokus pada Covid-19 ini, ” ujar Aboe.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem Taufik Basari menyebut pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat dibahas setelah pandemi Covid-19 mereda. Ia mengklaim tidak tersedia target mengebut pembahasan RUU kontroversial tersebut.

“Khusus buat RKUHP, fraksi Partai NasDem dalam Komisi III menghendaki agar RKUHP tidak perlu dibahas terburu-buru karena tidak memiliki urgensi dalam kaitannya dengan Covid-19, ” kata Taufik saat dihubungi, Jumat (3/4).

Taufik menegaskan, RKUHP bisa ditunda dahulu pembahasannya menunggu pagebluk Covid-19 ini reda sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menganjurkan masukan. Sejak awal, kata Taufik, Fraksi NasDem menginginkan tetap ada pembahasan mendalam lagi untuk RKUHP.

Taufik juga mengucapkan, Komisi III juga tidak membincangkan target penyelesaian. Sejauh ini, introduksi dia, yang diminta Komisi III untuk ditetapkan dalam rapat sempurna adalah agar sekadar dapat mengacu pembahasan RUU.

Ia mengatakan, pembahasan RKUHP nantinya biar tidak terbatas hanya fokus dalam 14 poin pasal kontroversial. Namun, menurut Taufik, perlu dipastikan lagi soal kejelasan rumusan delik, had mens rea yang terkandung di pada setiap pasal terutama pasal-pasal baru yang tidak ada di KUHP periode. Bahkan, kata dia perlu dilakukan simulasi sehingga tidak terjadi multitafsir.

“Yang ingin dicegah oleh Fraksi Partai Nasdem merupakan adanya over kriminalisasi atau kriminalisasi berlebihan. Dan kepastian bahwa asas norma terlah terpenuhi, ” jelasnya.

Untuk diketahui, RKUHP dekat saja disahkan pada September 2019. Namun, mahasiswa dan aliansi masyarakat menggelar demo besar – besaran RKUHP tersebut hingga akhirnya DPR menunda pengesahan RKUHP tersebut.

Perburuk dampak Covid-19

Update info Covid-19 Keluaran HK

Direktur Manajer Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu dan sejumlah koalisi masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai langkah DPR cuma memperburuk keadaan di tengah pandemi Covid-19.

“Aliansi memperhitungkan hal tersebut tidak sepenuhnya positif, mengingat saat ini penanganan Covid-19 haruslah menjadi prioritas utama Pemerintah dan DPR, ” kata Erasmus dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4).

Erasmus menilai pengesahan RKUHP tanpa pembahasan keseluruhan malah akan menambah panjang daftar perkara yang harus diselesaikan. Ia mengimbau agar Pemerintah dan DPR memurukkan terlebih dahulu pembahasan RKUHP & fokus kepada penanganan Covid-19.

“DPR seharusnya fokus melayani fungsi pengawasan terhadap Pemerintah di penanggulangan Covid-19. Dalam kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar ini, seharusnya DPR dan pemerintah justru menyediakan diskusi-diskusi online terkait dengan substansi-substansi RKUHP untuk mensosialisasikan, mendapatkan masukan, & menjangkau pelbagai pihak dan seluas-luasnya, ” ujarnya.

Erasmus menegaskan pandemi seharusnya tidak dapat dijadikan kesempatan untuk mengesahkan RUU yang dinilai masih mengandung banyak permasalahan. Ia mengungkapkan, aliansi mempunyai beberapa catatan terkait dengan RKUHP yang masih harus diselesaikan.

“Pertama, Pemerintah dan DPR harus kembali mengevaluasi seluruh pasal-pasal yang ada di dalam RKUHP. Depenalisasi dan dekriminalisasi terhadap kira-kira tindak pidana harus digalakkan, menetapi kondisi overcrowding yang terjadi zaman ini salah satunya disebabkan oleh overkriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan dengan juga gagal diatasi RKUHP, ” ungkapnya.

Aliansi juga mencatat di dalam draf RKUHP terakhir per September 2019 cerai-berai masih terdapat pasal bermasalah dengan overkriminalisasi antara lain penghinaan presiden dan pemerintah, larangan mempertunjukkan media kontrasepsi, perzinaan, kohabitasi, penggelandangan, pengguguran. Kemudian tindak pidana korupsi, contempt of court , makar, kriminalisasi penghinaan yang eksesif, tindak pidana terhadap agama, rumusan tindak pencabulan yang diskriminatif, tindak pidana narkotika dan pelanggaran PEDOMAN berat.

“Kedua, perdebatan RKUHP belum melibatkan lebih penuh pihak yang akan terdampak daripada penegakan RKUHP nantinya. Selama tersebut, pembahasan hanya fokus dilakukan oleh ahli-ahli hukum pidana, tanpa memikirkan pendapat dari bidang ilmu asing yang terdampak seperti bidang kesehatan tubuh, kesehatan masyarakat, kriminologi, pariwisata, serta ekonomi, ” jelasnya.