BPTJ: Belum Ada Laporan Klaster Transportasi Publik Covid-19

BPTJ: Belum Ada Laporan Klaster Transportasi Publik Covid-19

Pandemi Covid-19 mengubah perilaku penumpang transportasi umum.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Institusi Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Departemen Perhubungan menyatakan belum menerima masukan secara rinci terjadi klaster urusan Covid-19 di transportasi publik (bus umum dan kereta) di daerah kerjanya. Kepala BPTJ Kementerian Relasi Polana B Pramesti menyatakan pada setiap pekan dirinya menghadiri rapat rutin dengan Satgas Penangan Covid-19 & pihak terkait lainnya, tetapi belum ada laporan terjadi klaster transportasi umum.

“Belum ada data rinci telah terjadi klaster Covid-19 dari pengguna transportasi umum, khususnya bus dan kereta di wilayah Jabodetabek, ” ujar Polana di Jakarta, Senin (12/10).

Namun, dia mengingatkan bahwa kewenangan menentukan ada tidaknya klaster tersebut ada pada pihak berkuasa, misalnya dari satgas. Dia mengapresiasi kerja pemda dan pemerintah sentral, juga para operator transportasi dengan menjalankan protokol kesehatan untuk memberi rasa aman kepada penumpang.

Semua ketentuan sudah dijalankan, misalnya penyediaan sarana cuci tangan, membatasi jumlah penumpang, mengatur antrean dan melakukan desinfektan secara rutin.

Dia juga mengapresiasi ketaatan penumpang untuk melaksanakan 3M, menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Khusus pada bangun jarak, masih ada penumpang dengan belum menaatinya, bukan pada masa antre atau saat di organ, tetapi sebelum antre dan sesudah turun dari transportasi umum.

“Sisanya, terjadi peningkatan disiplin yang signifikan dari para penumpang saat ini, ” ujar Polana yang pernah menjadi Dirjen Relasi Udara Kementerian Perhubungan Udara.

Diakuinya pandemi Covid-19 mengganti perilaku penumpang transportasi umum. Tak hanya itu, pandemi juga mengganti target penggunaan transportasi umum pada Jabodetabek. Targetnya, tahun 2029, kira-kira 60 persen penduduk Jabodetabek memakai transportasi umum (bus dan andong, termasuk MRT dan LRT), tetapi pandemi Covid-19 mengubahnya.

Jika, sebelum Covid-19 sudah sekitar 30 persen menggunakan transportasi umum, setelah pandemi diyakini menurun. “Kita belum hitung tepatnya, tetapi secara hitungan kasar bisa dipastikan menghunjam, ” ujar alumnus ITB Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan itu.

Pandemi juga menukar prinsip transportasi publik yang semula 3S, safety, security, and services through compliances, kata Polana, saat ini bertambah dengan satu S lagi, yakni jaminan sanitasi, termasuk pada dalamnya higienis.

Dia berharap kepercayaan masyarakat pada pemindahan publik kembali bangkit dengan langgeng menerapkan 3M, karena keamanan pada masa pandemi menjadi utama. Tenang bagi masyarakat pengguna, juga aman bagi operator dan petugas pemangku stasiun dan terminal dari Covid-19.

sumber: Jarang