191219151355-884

BI Solo Perluas Layanan Penyulihan Uang tak Layak Edar

REPUBLIKA. CO. ID, SOLO — Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Solo, Jawa Tengah, melakukan perluasan servis penukaran uang rusak & tidak layak edar meniti layanan BI JUMPA (Jaringan Penukaran Uang Melalui Perluasan Akses). Layanan tersebut diluncurkan bersamaan dengan Sosialisasi QRIS kepada para milenial di Sukoharjo.

Servis secara resmi dimulai dengan penyerahan secara simbolis modal kerja oleh anggota DPD RI Casytha A Kathmandu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kepala Perwakilan BI Tunggal Nugroho Joko Prastowo, Kepala DPRD Kabupaten Sukoharjo Wawan Pribadi, kepada perwakilan Bank Umum, BPR, dan Pegadaian di Kabupaten Sukoharjo. Servis BI JUMPA merupakan pengembangan layanan penukaran uang melalaikan jaringan bank umum, BPR, dan Pegadaian di daerah Solo Raya.

Kepala Perwakilan BI Solo Nugroho Joko Prastowo mengucapkan, layanan BI JUMPA ditujukan untuk menyediakan alternatif metode penukaran uang tidak cukup edar dan uang hancur oleh masyarakat yang sebelumnya hanya dapat dilakukan menggunakan kantor dan mobil kas keliling Bank Indonesia Tunggal.

“Melalui servis BI JUMPA, kini asosiasi Solo Raya dapat menukarkan uang tidak layak edar dan uang rusak melalui kantor bank umum, BPR, dan pegadaian terdekat, jadi lebih mudah dah efisien, ” terang Nugroho, Jumat (9/4).

Secara layanan BI JUMPA itu, diharapkan dapat meningkatkan kualitas uang layak edar dalam wilayah Solo Raya, sekaligus meminimalisasi kerumunan dan menekan risiko penularan Covid-19, sesuai protokol kesehatan yang sahih.

Ia memasukkan, melalui layanan BI JUMPA, diharapkan bank umum, BPR, dan pegadaian akan bertambah optimal dalam menerima penyulihan uang tidak layak memutar dan uang rusak lantaran masyarakat, dan tidak diedarkan kembali ke masyarakat jadi mendukung clean money policy.

“Layanan ini diperuntukkan untuk menjamin tersedianya uang Rupiah yang layak memutar, denominasi (pecahan) yang serasi, tepat waktu sesuai keinginan masyarakat, serta aman sebab upaya pemalsuan dengan tentu mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional, ” ujarnya.