APPSI Minta Pemerintah Ringankan Retribusi Distributor Pasar

APPSI Minta Pemerintah Ringankan Retribusi Distributor Pasar

APPSI menyayangkan pedagang paar tidak masuk penerima bansos.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Koalisi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) meminta pemerintah daerah (pemda) menggali biaya retribusi atau uang karcis bagi pedagang pasar. Sebab, era ini para pedagang tidak mampu beroperasi maksimal, bahkan ada yang tutup.

Pengantara Ketua Umum APPSI Ngadiran berharap kebijakan yang diberikan, selagi rekan tidak buka, retribusi boleh dibayar 50 persen. Namun ada dengan tetap meminta pembayaran retribusi 75 persen.

“Seperti dalam Blok M para pedagang protes, karena dagang saja tidak dan duit tidak ada namun tetap kudu bayar retribusi, ” ujar Ngadiran kepada Republika pada Rabu (22/7).

Seharusnya, kata Ngadiran, penyalur dibolehkan membayar retribusi sebesar 25 persen, setidaknya dalam waktu 3 sampai empat bulan ke depan. Beberapa bulan kemudian baru dinaikkan lagi secara bertahap saat ekonomi membaik.

Lebih sendat, Ngadiran menyayangkan para pedagang pasar tidak masuk dalam data penyambut bantuan sosial (bansos). “Dalam situasi pasar sepi begini, biaya hidup jalan terus, hendaknya teman-teman pedagang khususnya yang kecil masuk bukti bansos, ” kata dia.

Saat ini, kata tempat, sebagian pedagang pasar boleh sibak tapi dengan pembatasan. Misalnya menggunakan pola ganjil genap atau berputar berdasarkan tanggal. Ngadiran menilai, jalan tersebut tidak efektif.

Pemerintah juga, kata dia, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Koperasi dan UMKM memang memberikan pembiayaan modal ke koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Terbenam (LPDB) KUMKM. Hanya saja, ia menegaskan, prosesnya di lapangan sulit.

Ngadiran menilai, seharusnya dana tersebut langsung disalurkan ke berbagai koperasi pasar melalui Pati Koperasi Pasar (Inkoppas). Dengan begitu akan tepat sasaran.

“Kalau koperasi pasar ajukan ke LPDB, prosesnya panjang dengan dalih koperasi bersangkutan belum sehat. Sungguh kalau belum sehat, itu perintah Kementerian Koperasi dan UKM buat sehatkan, ” kata Ngadiran.

Jika pemerintah langsung menyalurkan dana melalui Inkoppas, maka anggaran tersebut akan cepat berputar & bermanfaat di kalangan pedagang rekan. Bagi para pedagang pasar uang setengah miliar saja sudah banyak sekali.